Lampung, Intisarinews.co.id – Calon kuat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menegaskan bahwa kekuatan Nahdlatul Ulama pada abad kedua tidak semata ditentukan oleh kokohnya struktur organisasi, melainkan oleh tumbuhnya kemandirian jamaah sebagai fondasi utama NU sebagai masyarakat sipil keagamaan.
Gagasan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dan berdialog dengan jajaran PWNU serta Ketua PCNU se-Provinsi Lampung, Selasa (4/8). Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi ruang musyawarah untuk membahas arah masa depan NU sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan organisasi menjelang Muktamar ke-35.
Dalam paparannya, Gus Rozin yang juga menjabat Ketua PWNU Jawa Tengah mengajak seluruh pengurus kembali kepada semangat **Qanun Asasi** dan nilai **ta’aluf** sebagai fondasi membangun organisasi. Menurutnya, NU harus menghadirkan jalan tengah yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi dengan mengedepankan solusi, bukan mempertajam polarisasi ataupun perbedaan pandangan.
“Bagi saya, silaturahim ini adalah momentum bermuhasabah. Bagaimana kita bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi NU, membangun jalan tengah, dan menghadirkan solusi agar organisasi semakin kuat dalam menjalankan khidmah,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah.
Ketua RMI PBNU periode 2015–2021 itu menjelaskan bahwa kekuatan NU lahir dari hubungan batin antara ulama, pengurus, lembaga, dan jamaah. Karena itu, semangat ta’aruf dan ta’aluf harus terus dirawat agar melahirkan kepercayaan, solidaritas, dan kesatuan gerak organisasi.
“Ijtima’ membangun partisipasi, ta’aruf membangun kepercayaan, ittihad membangun kesatuan gerak, dan ta’aluf membangun kohesi yang melahirkan kekuatan organisasi serta keberlanjutan khidmah. Dengan cara inilah Nahdlatul Ulama menjadi jam’iyyah yang berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat,” jelasnya.
Menurut Gus Rozin, penguatan hubungan antarkader tidak hanya bertujuan menjaga persatuan organisasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya jam’iyyah yang mandiri. NU yang kuat adalah NU yang bertumpu pada kekuatan jamaah, mampu mengelola aset dan sumber dayanya secara amanah, profesional, serta akuntabel tanpa bergantung pada kepentingan di luar organisasi.
Ia menjelaskan bahwa NU yang berdaulat adalah organisasi yang mampu mengelola sumber daya, memperkuat ekonomi jamaah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan secara independen. NU yang bermartabat dibangun melalui keteladanan, integritas, penghormatan kepada ulama, serta pemeliharaan tradisi pesantren. Adapun NU yang bermanfaat diukur dari sejauh mana kebijakan dan program organisasi benar-benar dirasakan oleh jamaah melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, filantropi, advokasi hukum, pelestarian lingkungan, hingga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Gus Rozin menawarkan **Program Strategis NU Mandiri** sebagai ikhtiar membangun kemandirian jam’iyyah yang bertumpu pada kekuatan jamaah. Program ini diarahkan untuk memperkuat budaya gotong royong, mengoptimalkan pengelolaan aset organisasi, membangun ekosistem ekonomi nahdliyin, serta memperluas partisipasi warga melalui Gerakan KOIN NU sebagai simbol kepemilikan, tanggung jawab, dan partisipasi bersama dalam membiayai khidmah organisasi.
“NU tidak akan benar-benar mandiri apabila hanya mengandalkan bantuan dari luar. Kemandirian harus dibangun dari jamaah sendiri melalui partisipasi, gotong royong, dan pengelolaan aset yang profesional sehingga organisasi memiliki kemampuan membiayai khidmahnya secara berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, kemandirian ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen agar NU semakin leluasa menjalankan fungsi sosial-keagamaannya. Organisasi yang mandiri akan lebih mampu memperkuat pesantren, mengembangkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan warga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperluas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Rozin juga menegaskan bahwa NU harus terus memainkan perannya sebagai **masyarakat sipil keagamaan**. Sebagai organisasi yang lahir dari masyarakat, NU memiliki tanggung jawab moral menjaga demokrasi, memperkuat persatuan bangsa, melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat, serta menjadi mitra strategis sekaligus sahabat kritis pemerintah ketika terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Karena itu, ia menawarkan **Program Strategis Rumah Besar Masyarakat Sipil** sebagai upaya memperkuat posisi NU sebagai rumah bersama yang inklusif, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah. Program tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas warga, riset, advokasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring antarkomunitas, serta penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan.
Dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, mulai dari penguatan ekosistem pendidikan NU, pembenahan data pesantren, hingga penguatan peran NU sebagai masyarakat sipil keagamaan. Dalam forum tersebut, mayoritas pengurus NU yang hadir juga menyampaikan pandangan bahwa **jalan tengah (poros tengah)** merupakan pilihan yang relevan bagi NU saat ini. Menurut mereka, organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen, menjaga persatuan, serta menghadirkan gagasan yang mempersatukan, bukan memperlebar polarisasi menjelang Muktamar.
Sejumlah peserta menilai pendekatan yang ditawarkan Gus Rozin sejalan dengan karakter dasar Nahdlatul Ulama yang mengedepankan musyawarah, tawassuth, dan ta’aluf. Karena itu, mereka berharap kontestasi Muktamar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi ruang menghadirkan gagasan terbaik bagi masa depan NU, sehingga kepemimpinan yang lahir benar-benar mampu memperkuat jam’iyyah sekaligus memberdayakan jamaah. (“)
